Kejar Target APBN 2026, DJP Bidik Tambahan Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun hingga Akhir Tahun

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu pengumpulan penerimaan negara sebesar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan demi memenuhi target penerimaan perpajakan nasional sebesar Rp 2.357,7 triliun hingga akhir tahun.

Untuk mengejar kekurangan tersebut, otoritas perpajakan telah menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan sekaligus memperketat pengawasan terhadap para wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengonfirmasi bahwa DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada alokasi bulan November dan Desember 2026. “Angka detailnya besok (Konpers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo pada Kamis (12/11/2026).

Strategi Optimasi dan Penguatan Internal DJP

Guna mencapai target yang ditetapkan, DJP telah merancang sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan ini meliputi penataan perpajakan sektor marketplace, skema pengurangan sanksi administratif, hingga penerapam pajak minimum global (global minimum tax). Di samping itu, penguatan tata kelola administrasi dan saluran komunikasi kepada wajib pajak terus digencarkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Dari sisi internal, DJP memfokuskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan jabatan fungsional guna memastikan kinerja pengawasan berjalan terukur. Bimo mengungkapkan bahwa perbaikan struktur fungsional tersebut berhasil memicu lonjakan aktivitas dan kualitas pengawasan hingga 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Pada saat yang sama, kegiatan audit perpajakan turut mencatatkan kenaikan sebesar 25%.

Tak hanya itu, optimalisasi penerimaan negara juga didorong melalui penyempurnaan sistem Coretax yang kini mengintegrasikan fitur analitik serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo.

Bimo menekankan bahwa sinergi lintas direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan bakal terus ditingkatkan untuk memastikan ketahanan APBN serta menyokong stabilitas ekonomi nasional.

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)

Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak per 30 September 2026 telah menyentuh angka Rp 1.607,6 triliun. Capaian ini setara dengan 68,2% dari target APBN 2026 atau tumbuh 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas membukukan Rp 809,3 triliun (tumbuh 17,6%), sementara PPh migas melonjak 128,2% menjadi Rp 43,6 triliun. Setoran dari sektor PPN dan PPnBM juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 38,6% dengan nilai mencapai Rp 683,3 triliun.

Di sisi lain, pos penerimaan PBB dan pajak lainnya terkoreksi 24,8% menjadi Rp 71,4 triliun. Jika ditinjau dari jenis pajaknya, PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp 189,4 triliun (naik 19%), PPh Badan terhimpun Rp 276,7 triliun (naik 29%), dan PPN Dalam Negeri mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 51,3% hingga mencapai Rp 369,5 triliun.

Related Articles