Target APBN 2026: Pemerintah Harus Kejar Penerimaan Rp 590,1 Triliun hingga Akhir Tahun

JAKARTA — Pemerintah Indonesia berpacu dengan waktu untuk menghimpun pendapatan negara sebesar Rp 590,1 triliun dalam kurun dua bulan terakhir tahun anggaran 2026. Upaya ekstra ini dibutuhkan pada periode November dan Desember agar target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat tercapai sepenuhnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penghimpunan dari pos perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dimaksimalkan. “Untuk sisa November-Desember, teman-teman, seluruh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan PNBP masih harus mengumpulkan Rp 590,1 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Rincian Perolehan dan Target Sektor Perpajakan
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2026, akumulasi pendapatan negara telah mencapai Rp 2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN. Realisasi pendapatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Sementara itu, penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai telah terealisasi sebesar Rp 267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN.
Suahasil meluruskan bahwa estimasi penerimaan sisa tahun yang sebelumnya dibulatkan sebesar Rp 600 triliun memiliki angka presisi Rp 590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, target penerimaan pajak yang masih harus dikejar hingga akhir Desember 2026 tercatat sebesar Rp 514 triliun.

Realisasi Belanja Negara Berjalan Sesuai Rencana
Di sisi pengeluaran, penyerapan belanja negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat menyentuh Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari total pagu anggaran. Angka belanja ini meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menkeu menegaskan bahwa pelaksanaan APBN selama 10 bulan berjalan berada pada koridor yang tepat (on track), baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.