Aktivitas Ekonomi Membaik, Penerimaan PPh Badan Tumbuh 28 Persen

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 28 persen. Capaian positif ini didorong oleh menguatnya aktivitas ekonomi nasional serta performa solid di sejumlah sektor usaha utama, seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa peningkatan ini sejalan dengan geliat industri yang terjaga. Selain faktor ekonomi, optimalisasi produktivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut menjadi pendorong utama.
“Perekonomian menunjukkan kinerja yang baik. Sektor-sektor penopang utama seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, serta angkutan dan transportasi juga mencatatkan kinerja positif,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Untuk mengoptimalkan pengawasan wajib pajak, DJP mengandalkan integrasi sistem Coretax dan pembenahan sistem manajemen kerja. Pembaruan teknologi ini memudahkan DJP memantau efektivitas kinerja account representative (AR), mulai dari proses pengawasan penerimaan hingga langkah tindak lanjut terhadap wajib pajak.
Bimo menambahkan, efektivitas pengawasan dan kualitas pelaksanaan tugas di unit kerja prioritas meningkat sekitar 65 persen. Di sisi lain, tindakan penegakan hukum melalui proses pemeriksaan dan tahapan lanjutan mencatatkan kenaikan hingga 25 persen.
“Alhamdulillah, dengan sistem yang kian solid, Coretax didukung oleh SDM yang makin konsisten dan disiplin,” tutur Bimo, seraya berharap tren positif kepatuhan wajib pajak ini bertahan hingga akhir 2026.
Strategi DJP Mengejar Target Penerimaan Rp 500 Triliun

Di samping pencapaian tersebut, DJP masih harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun pada dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target total penerimaan negara sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Guna menutup kekurangan penerimaan pada periode November dan Desember 2026, DJP merancang berbagai langkah strategis. Kebijakan perpajakan yang disiapkan antara lain pengaturan perpajakan sektor marketplace, pengurangan sanksi administratif, hingga implementasi pajak minimum global (global minimum tax). Langkah pembenahan administrasi dan komunikasi publik juga terus digencarkan untuk mendorong tingkat kepatuhan.
Dari pembenahan internal, penataan jabatan fungsional dan peningkatan kapasitas pegawai terus dilakukan. Langkah ini sukses meningkatkan aktivitas dan kualitas pengawasan sebesar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026, serta mengerek kegiatan audit hingga 25 persen.
Penyempurnaan Sistem Coretax berbasis AI
DJP juga memperkuat keandalan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mendukung efektivitas pengawasan penerimaan pajak.
“Fitur-fitur canggih tersebut kini kian terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung proses pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara,” tegas Bimo.
Ia menekankan bahwa DJP akan terus menguatkan koordinasi dengan jajaran direktorat jenderal terkait guna menjaga daya tahan APBN sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami optimistis dan berkoordinasi secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap tangguh sebagai penopang perekonomian nasional,” pungkasnya.