DJP Tegaskan E-Commerce Lokal Bebas dari Skema Pajak Transaksi Digital Asing

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklarifikasi bahwa platform marketplace berbasis di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada tidak termasuk dalam objek Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN). Kebijakan pajak yang dijadwalkan mulai berlaku pada 9 November 2026 tersebut murni ditujukan bagi penyedia barang dan jasa digital asing.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa penerapan SPPTDLN membidik ribuan entitas digital mancanegara di luar 261 perusahaan asing yang sebelumnya telah terdaftar secara sukarela sebagai pemungut pajak.

“Saya luruskan, itu tidak termasuk platform dalam negeri. Jadi platform luar negeri penyedia barang digital dan jasa digital,” kata Bimo saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Bimo merinci bahwa jangkauan skema baru ini meliputi pengembang perangkat lunak, penyedia aplikasi, gim daring, hingga penyedia layanan hiburan digital global seperti Netflix, Spotify, Snapchat, Google, dan YouTube. Mekanisme pemungutan pajak akan memanfaatkan integrasi data pada jalur pembayaran atas transaksi produk digital luar negeri yang dibeli konsumen di Indonesia.

Rencana BEA Materai untuk Belanja Daring

Integrasi Sistem dan Infrastruktur Terus Diakselerasi

Meskipun regulasi telah disiapkan, eksekusi SPPTDLN masih membutuhkan penyesuaian teknis pada infrastruktur pendukung. Saat ini, baru ada lima lembaga perbankan dan satu entitas teknologi finansial (fintech) yang terhubung ke dalam ekosistem sistem tersebut.

DJP mencatat perlunya penyesuaian lebih lanjut agar alur pertukaran data, SPPTDLN, dan sistem Coretax dapat terintegrasi secara lancar. Otoritas pajak terus berupaya mengakselerasi perbaikan teknis ini demi mempercepat kesiapan operasional.

Dalam upaya memperluas keterhubungan sistem, DJP bekerja sama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku pengelola SPPTDLN. Otoritas juga berkomitmen menyampaikan pembaruan status implementasi secara berkala kepada publik.

Dengan penegasan ini, DJP memastikan bahwa berjalannya skema SPPTDLN tidak akan membebankan status pemungut pajak baru bagi platform e-commerce domestik, melainkan tetap berfokus menyasar transaksi atas barang dan jasa digital dari penyedia luar negeri yang dikonsumsi masyarakat Tanah Air.

Related Articles