Setoran Pajak E-Commerce Oktober 2026: DJP Rekapitulasi Pembayaran dari 4 Marketplace Besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi bahwa empat platform marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 telah menyetorkan pajak atas transaksi e-commerce periode 1–31 Oktober 2026. Namun, otoritas pajak belum merilis total nominal penerimaan tersebut karena masih menunggu proses pelaporan resmi.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa pihak marketplace telah menyelesaikan kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 pada 15 November 2026, sedangkan batas akhir pelaporannya jatuh pada 20 November 2026.
“Sudah disetor pada tanggal 15, tetapi pelaporannya baru tanggal 20,” ujar Bimo saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Bimo menerangkan, DJP sengaja belum mempublikasikan rincian angka penerimaan negara demi menjaga validitas data. Pihaknya masih melakukan pencocokan agar data akhir yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat dan tidak mengalami pergeseran.
Skema Pemungutan Pajak E-Commerce Melalui 4 Platform Utama

Pemungutan PPh Pasal 22 terhadap transaksi pedagang dalam negeri di platform marketplace secara resmi berlaku mulai 1 Oktober 2026. Langkah ini berlandaskan penunjukan resmi oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.
Adapun empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang bertindak sebagai pemungut pajak meliputi:
- PT Shopee International Indonesia
- PT Global Digital Niaga Tbk
- PT Tokopedia
- PT Ecart Webportal Indonesia
Pemerintah sempat memberikan tenggat waktu penyesuaian hingga 31 Oktober 2026 guna mempertimbangkan kesiapan sistem administrasi serta kondisi ekonomi masyarakat. Namun, dari hasil evaluasi kesiapan platform, pelaksanaan pemungutan efektif berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Bimo menekankan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 dan bukan merupakan jenis pajak baru. “Kebijakan ini mempermudah mekanisme pemungutan dari kewajiban pajak yang sudah ada. Keterlibatan marketplace diharapkan membuat pemenuhan pajak lebih tertib, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” jelas Bimo.
Tarif PPh Pasal 22 dan Pembebasan Bagi UMKM
Berdasarkan aturan PMK-37/2025, marketplace memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet) pedagang, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemotongan dilakukan secara otomatis saat transaksi terjadi di platform.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM. Wajib Pajak orang pribadi dengan batas omzet hingga Rp 500 juta dalam satu tahun pajak dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 22 ini, selama mereka menyerahkan surat pernyataan resmi sesuai regulasi.
DJP mengimbau para pedagang online untuk segera memperbarui data perpajakan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem yang telah disiapkan oleh masing-masing marketplace.