Mengejar Penerimaan Pajak Rp 514 Triliun dalam Dua Bulan
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berupaya mengumpulkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir ini pada November dan Desember 2026 yang mencapai Rp 590,1 triliun. Hal itu sebagai upaya memenuhi target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dari penerimaan negara itu, pemerintah masih harus mengumpulkan penerimaan pajak Rp 514 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menuturkan, penerimaan pajak yang telah dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp 1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut mendekati Rp 1.800 triliun, tetapi masih ada target penerimaan yang perlu dikejar. Penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.357,7 triliun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Suahasil mengakui, mengumpulkan penerimaan pajak hingga mencapai angka tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pemerintah dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara.
Ia menuturkan, masih terdapat Rp 514 triliun penerimaan pajak yang harus dikumpulkan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara. “Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyebutkan butuh tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.
Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.
DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.
“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, Kamis, 12 November 2026.
Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.
“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.
