Naik Pangkat, ASN dan TNI/Polri Wajib Kantongi Surat Ini
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana mewajibkan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri mengantongi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) serta Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk memperoleh kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga mengikuti pendidikan tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui persyaratan administrasi kepegawaian.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kesepakatan bersama tiga kementerian untuk menerapkan kebijakan tersebut.
“Untuk misalkan naik pangkat, atau untuk salah satunya untuk bisa beberapa pendidikan dan sebagainya,” ujar Iwan kepada wartawan, dikutip Jumat (13/11/2026).
Iwan menjelaskan, pemerintah juga berencana memasukkan materi perpajakan ke dalam program pendidikan internal instansi pemerintah, TNI, dan Polri.
“Bahkan kita ingin masuk materi pajak itu ke dalam Corporate University-nya instansi pemerintah, TNI, Polri,” katanya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan, kebijakan tersebut akan menggunakan pendekatan behavioral nudging berdasarkan karakteristik dan riwayat kepatuhan masing-masing wajib pajak.
“Enggak bisa naik golongan, enggak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Bimo.
Bimo menjelaskan, DJP akan menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik setiap kelompok wajib pajak.
“Jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujarnya.
DJP juga akan memanfaatkan sistem Compliance Risk Management (CRM) untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem tersebut mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, serta karakteristik penghasilan wajib pajak.
Bimo mengatakan pemerintah akan mengumumkan pelaksanaan kebijakan tersebut melalui kesepakatan dan peluncuran bersama para menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan.
