Manfaatkan Diskon Pajak Agustus 2026, Ini 12+ Provinsi Gelar Pemutihan & Syarat Lengkapnya
Program diskon pajak kendaraan ini tidak berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, melainkan diterapkan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kebijakan daerahnya. Setiap wilayah menawarkan insentif dan periode waktu yang bervariasi untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat dalam melunasi kewajiban perpajakan kendaraan mereka.
1. DKI Jakarta — Bebas Denda 100%!
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembebasan 100% sanksi administratif berupa bunga atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan hanya perlu membayar pokok pajaknya saja tanpa dikenakan denda sepeser pun.
Proses keringanan ini diberikan secara otomatis melalui sistem pajak daerah, sehingga masyarakat tidak perlu repot mengajukan permohonan khusus atau datang langsung ke kantor Samsat induk untuk sekadar mendapatkan penghapusan denda. Kebijakan ini diatur secara resmi berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.
Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI juga membuka Gerai Samsat khusus di ajang PRJ 2026 (Hall C1, JIEXPO Kemayoran) untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat penawaran diskon tambahan sebesar 5% bagi wajib pajak yang melakukan pelunasan pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026.
2. Jawa Tengah — Diskon 5% & Keringanan Tunggakan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program “Gas Jateng 5 Persen” yang menawarkan diskon pokok PKB sebesar 5% bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat. Program keringanan ini telah berlangsung cukup panjang sejak 20 Februari dan akan terus berjalan hingga 21 Desember 2026.
Selain potongan pokok pajak, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 ini juga mencakup penghapusan sanksi administrasi serta keringanan penyelesaian tunggakan. Warga Jawa Tengah diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlakunya berakhir di penghujung tahun.
3. Bengkulu — Bebas Denda & Diskon Mutasi 50%
Provinsi Bengkulu menggelar program pemutihan pajak kendaraan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Dalam program ini, masyarakat bisa menikmati pembebasan total denda PKB serta penghapusan tunggakan pajak tahun-tahun lama yang membebani.
Wajib pajak di Bengkulu cukup membayar pokok pajak untuk satu tahun berjalan saja, sementara sisa tunggakan bertahun-tahun sebelumnya dan seluruh dendanya dihapuskan secara mutlak. Tidak hanya itu, tersedia pula diskon khusus sebesar 50% untuk biaya mutasi kendaraan yang berlaku sejak 1 April hingga 31 Agustus 2026.
4. Lampung — Bayar 1,5 Tahun, Tunggakan Lain Dihapus
Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program keringanan pajak yang dimulai dari 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 melalui peluncuran resmi oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Bagi kendaraan yang menunggak pajak selama 1 hingga 5 tahun, pemiliknya hanya diwajibkan membayar pajak tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama, sementara sisa tunggakan dan seluruh dendanya dihapuskan.
Pemprov Lampung mencatat ada potensi sebanyak 751.361 unit kendaraan yang masih menunggak pajak di wilayahnya. Selain penghapusan denda dan pajak progresif, program ini juga menyediakan diskon balik nama sebesar 25% untuk mobil dan 50% untuk motor, diskon mutasi masuk sebesar 50% untuk tahun pertama dan kedua, serta diskon bagi wajib pajak taat berkisar antara 5 hingga 25%.
5. Bali — Diskon PKB 8–9% + Bonus untuk Wajib Pajak Taat
Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan insentif pengurangan pokok PKB sejak 5 Januari 2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025. Besaran diskon yang diberikan terbagi menjadi potongan 8% untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah atau sama dengan 200 cc, serta diskon 9% untuk kendaraan di atas 200 cc.
Selain potongan tersebut, Pemprov Bali juga memberikan bonus tambahan insentif sebesar 10% untuk kendaraan di bawah 200 cc dan 5% untuk kendaraan di atas 200 cc khusus bagi wajib pajak yang selama ini tertib dan taat membayar pajak. Kebijakan ini dirancang untuk mengapresiasi kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerah.
6. Riau — Bebas Denda Nunggak
Provinsi Riau turut serta memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menggelar program penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini dilangsungkan secara serentak di seluruh unit pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau.
Kebijakan keringanan ini merupakan kado istimewa dalam rangka peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Mengingat durasi program yang tergolong singkat yaitu hanya berlangsung selama satu bulan penuh pada Agustus 2026, masyarakat diimbau untuk segera mendatangi gerai pelayanan terdekat.
7. Sulawesi Tengah — Diskon 50% + Bebas Denda + Umrah Gratis
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberlakukan program pemutihan pajak mulai 3 Agustus hingga 5 September 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 900.1.13.1/287/BAPENDA-G.ST/2026. Program ini mencakup pembebasan 100% sanksi administrasi atau denda PKB serta diskon 50% untuk pokok tunggakan hingga tahun pajak 2025.
Selain pembebasan denda mutasi masuk dan diskon pokok PKB, Pemprov Sulteng juga menyiapkan daya tarik menarik berupa undian umrah gratis bagi para wajib pajak yang melakukan pelunasan tepat waktu. Program ini hanya berlangsung kurang lebih satu bulan, sehingga warga Sulawesi Tengah harus bergerak cepat.
8. Banten — Segera Bergulir Agustus 2026
Pemerintah Provinsi Banten telah menjadwalkan program diskon pajak kendaraan yang direncanakan bergulir sepanjang bulan Agustus 2026. Usulan resmi terkait program keringanan ini telah mendapatkan persetujuan dari gubernur dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi skema.
Bentuk keringanan yang disiapkan meliputi diskon pokok pajak, pembebasan denda keterlambatan, hingga bebas denda mutasi masuk. Peluncuran resmi program ini rencananya akan diselaraskan dengan momentum perayaan HUT RI ke-81 atau HUT Provinsi Banten dengan rincian besaran diskon yang diumumkan saat peluncuran.
9. Kalimantan Tengah — Bebas Denda & Diskon Bertahap
Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalankan program pemutihan pajak kendaraan yang memberikan pembebasan penuh terhadap denda keterlambatan pembayaran. Program ini dikombinasikan dengan diskon pokok PKB yang bersifat progresif dan bertahap.
Besaran diskon pokok pajak yang diberikan berkisar antara 2% hingga 6%, di mana persentase potongan ditentukan berdasarkan seberapa awal wajib pajak melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo tiba. Kebijakan ini sukses mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar lebih awal.
10. Kalimantan Selatan — Diskon PKB 24% & BBNKB 37,5%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan keringanan pajak yang cukup besar dan masa berlaku yang panjang hingga 30 September 2026. Warga Kalsel dapat menikmati pemotongan nilai pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup signifikan.
Dalam program ini, Pemprov Kalsel menetapkan diskon pokok PKB sebesar 24% serta potongan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 37,5%. Kesempatan ini sangat ideal bagi masyarakat yang ingin melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan.
11. Sumatera Selatan — Bebas Pajak Progresif
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil kebijakan pro-rakyat dengan memberlakukan pembebasan pajak progresif secara menyeluruh. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya di wilayah Sumsel.
Dengan ditiadakannya tarif progresif, beban finansial masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan menjadi jauh lebih ringan. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak validitas data kepemilikan kendaraan bermotor di Sumatera Selatan.
12. Sumatera Utara — Diskon Denda Hingga 57%
Provinsi Sumatera Utara menghadirkan program khusus berupa diskon penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dengan potongan mencapai 57%. Program yang mulai digulirkan sejak 1 Juli 2026 ini masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sepanjang periode berjalan.
Kebijakan potongan denda yang cukup besar ini dihadirkan sebagai stimulus utama untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak yang sempat tertunda dalam melunasi kewajibannya.
13. Papua Barat — Diskon PKB 10% & BBNKB 10%
Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka program pemutihan pajak terhitung mulai 1 tanggal Juli hingga 31 Oktober 2026. Fasilitas keringanan yang disediakan mencakup diskon pokok PKB sebesar 10% dan pengurangan BBNKB sebesar 10%.
Selain itu, program ini juga memberikan insentif berupa penghapusan pokok serta denda atas tunggakan pajak tertentu, serta apresiasi khusus bagi wajib pajak yang dinilai taat aturan.
14. Maluku — Bebas Denda PKB & SWDKLLJ
Provinsi Maluku turut memberikan keringanan melalui program pembebasan denda PKB serta denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk tahun-tahun sebelumnya. Program ini berlangsung mulai 6 Juli hingga 31 Agustus 2026.
Kebijakan ini berlaku secara menyeluruh bagi semua wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi Maluku untuk meringankan beban finansial mereka.
