DPR Desak PPN Pembalut Dikaji Ulang, Bos Pajak Lempar ke Pembuat Aturan
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya.
Pasalnya, produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus dibeli secara rutin, bukan barang sekunder atau kebutuhan gaya hidup.
Puan menilai, keluhan masyarakat mengenai pajak pembalut atau period tax perlu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan perempuan, terutama mereka dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Isu pajak pembalut belakangan ramai dibicarakan di media sosial. Masyarakat mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang dibutuhkan perempuan setiap bulan, di tengah keluhan mengenai mahalnya biaya hidup.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan, pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia masuk kategori barang kena pajak (BKP).
Produk tersebut dikenakan PPN efektif 11%, menggunakan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12.
Pembalut belum masuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.
Puan mengingatkan, kebutuhan menstruasi merupakan pengeluaran rutin yang harus dipenuhi perempuan bersamaan dengan kebutuhan keluarga lainnya.
Karena itu, pengenaan pajak terhadap produk tersebut perlu dilihat dari sisi keterjangkauan.
“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” tegasnya.
Dia memahami pengenaan pajak terhadap pembalut bukan kebijakan baru. Namun, menurut Puan, kondisi tersebut tidak menutup peluang bagi pemerintah untuk mengevaluasinya berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Namun aspirasi masyarakat yang ada saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah melakukan evaluasi. Kebijakan Negara perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk masukan, termasuk suara-suara perempuan,” ujarnya.
Puan berpandangan, pembalut dan produk menstruasi lainnya lebih tepat diperlakukan sebagai kebutuhan pokok perempuan karena berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi.
“Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” katanya.