Tingkatkan Kepatuhan Pajak, DJP Terapkan Strategi Behavioral Nudging dan Sistem CRM

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadopsi strategi baru berbasis behavioral nudging demi mendeteksi serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Langkah inovatif ini ditujukan pula untuk menangani wajib pajak yang terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan pajak agar terhindar dari kewajiban pembayaran kekurangan pajak.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa instansinya menerapkan metode Randomized Controlled Trials (RCT). Strategi ini dirancang untuk merumuskan jenis intervensi yang paling presisi sesuai dengan profil risiko serta dinamika perilaku masing-masing wajib pajak.
“Penerapan jenis nudging ini disesuaikan berdasarkan kategorisasi Randomized Controlled Trials pada setiap kelompok wajib pajak,” tegas Bimo dalam keterangannya kepada media, Jumat (13/11/2026).
Bimo menjelaskan, penetapan model pendekatan tersebut memperhitungkan berbagai indikator penting, mulai dari kepatuhan formal dan material, latar belakang profesi, estimasi pendapatan, sektor bisnis, hingga histori kepatuhan perpajakan. Metodologi ini diselaraskan secara langsung dengan sistem Compliance Risk Management (CRM) sebagai mesin pengolah risiko kepatuhan internal DJP.
Selain fokus pada pengawasan, penguatan kepatuhan juga menyasar ranah administratif. Sebagai contoh, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kini dijadikan salah satu tolok ukur dan syarat administrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan kenaikan pangkat maupun promosi jabatan.
DJP Layangkan Surat Elektronik Klarifikasi Data

Sebelumnya, DJP mengonfirmasi telah mengirimkan pemberitahuan via surat elektronik (email) kepada sejumlah wajib pajak. Langkah ini menindaklanjuti adanya indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025.
Melalui pengumuman resminya pada Rabu (11/11/2026), otoritas perpajakan mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan, verifikasi, serta penyetaraan kembali atas data imbalan dan bukti potong PPh yang telah dilaporkan. Apabila ditemukan kekeliruan atau data yang belum tercantum, wajib pajak diharapkan segera melakukan pembetulan SPT secara mandiri.
Pentingnya Pengisian SPT Benar dan Kewaspadaan Terhadap Penipuan
DJP menegaskan pentingnya menyusun laporan SPT Tahunan secara jujur, lengkap, dan jelas. Pengisian laporan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dapat berkonsekuensi pada sanksi hukum sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
Di samping itu, otoritas mengimbau publik untuk mewaspadai berbagai modus penipuan berkedok petugas pajak. Seluruh komunikasi resmi via pos-el dipastikan hanya menggunakan domain resmi @pajak.go.id.
DJP menekankan bahwa seluruh layanan perpajakan tidak dikenakan biaya apapun. Otoritas tidak pernah meminta transfer uang ke rekening perorangan, tidak mengarahkan tautan di luar portal resmi, serta tidak pernah meminta kerahasiaan data seperti kata sandi, kode OTP, maupun akses kendali perangkat.
Masyarakat yang membutuhkan konfirmasi layanan dapat langsung menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), petugas helpdesk, memanfaatkan layanan live chat pada situs resmi pajak.go.id, pusat kontak Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, atau email resmi informasi@pajak.go.id.