Komitmen Aksesi OECD, Indonesia Konsisten Adopsi Standar Pajak Minimum Global

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap mengadopsi standar pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang dirumuskan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah memastikan belum berminat mengambil mekanisme side-by-side sebagaimana yang diterapkan Amerika Serikat, maupun opsi pendekatan yang diajukan oleh Brasil dan India.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa keputusan mempergunakan standar OECD ini selaras dengan langkah Indonesia yang saat ini sedang menjalani proses aksesi keanggotaan OECD.

“Sejauh ini, kita akan mengikuti standar OECD, karena kita juga sedang proses aksesi untuk menjadi OECD member,” ujar Bimo saat ditemui wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia memilih untuk tetap konsisten pada model OECD ketimbang beralih ke skema alternatif lain.

“Jadi katakanlah model yang tadi disampaikan dari proposal Brasil dan India, kita masih konsisten dengan komitmen kita di model OECD,” tegasnya.

Penerapan Strategi Nudging dan Evaluasi Risiko Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Rabu, (1/7/2026). (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)

Di samping isu perpajakan internasional, DJP juga meluncurkan skema pengawasan baru melalui teknik behavioral nudging untuk memantau serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. Langkah ini juga ditujukan untuk melacak indikasi kecurangan, seperti wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong guna menghindari pembayaran pelunasan pajak.

Dalam penerapannya, DJP mengimplementasikan metode Randomized Controlled Trials (RCT) guna menentukan jenis intervensi yang paling tepat sesuai dengan profil risiko serta perilaku tiap kelompok wajib pajak.

“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” terang Bimo, Jumat (13/11/2026).

Beberapa variabel yang diperhitungkan DJP dalam menentukan bentuk pendekatan tersebut meliputi rekam jejak kepatuhan formal maupun material, latar belakang profesi, besaran penghasilan, sektor bidang usaha, hingga sejarah kepatuhan masa lalu.

Integrasi Sistem CRM dan Ketentuan Administrasi ASN

Guna mendeteksi pola ketidakpatuhan secara lebih terukur, DJP mengintegrasikan metode RCT tersebut ke dalam mesin Compliance Risk Management (CRM).

“Jadi itu garis besarnya Randomized Controlled Trials, disesuaikan dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing wajib pajak terkait dengan fitur-fitur kepatuhan dia masa lalu. Dan juga ada feeding dari engine kami, Compliance Risk Management,” jelas Bimo.

Selain inovasi teknis pengawasan, kepatuhan pajak juga dihubungkan dengan ranah administrasi aparatur negara. Bimo mengungkapkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan bakal dijadikan syarat mutlak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memproses promosi jabatan atau kenaikan pangkat.

Kendati demikian, pihak DJP belum memerinci secara rinci mengenai kelayakan wajib pajak yang terbukti sengaja menghapus bukti potong untuk memanfaatkan program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA), serta bentuk ketidakpatuhan lain yang menjadi fokus intervensi mendatang.

Related Articles