DJP Kejar Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mengejar target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun. DJP menyiapkan sejumlah kebijakan dan memperkuat pengawasan untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026.
“Angka detailnya besok (Konpers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Untuk mengejar target tersebut, DJP menyiapkan kebijakan perpajakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global (global minimum tax). DJP juga memperkuat administrasi dan komunikasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar kinerja pengawasan lebih terukur. Bimo menyebut, fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 25%.
DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan.
“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo.
Bimo menegaskan, DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN dan mendukung perekonomian nasional.
“Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.
