Ditjen Pajak Buka Peluang Kaji Kenaikan PTKP

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka peluang kajian ulang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi menegaskan setiap usulan kenaikan harus didukung kajian akademis dan data yang kuat.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, batas PTKP Indonesia saat ini tergolong relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Besarannya mencapai sekitar 67% dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau sekitar tujuh kali garis kemiskinan.”

Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya,” kata Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Bimo meminta peneliti, akademisi, dan profesor memberikan penilaian berbasis data mengenai urgensi penyesuaian batas PTKP. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan bukti empiris sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan kebijakan tersebut.

“Bahwa ya, kalau memang dalam tinjauan akademis saya meminta kepada para peneliti, para akademisi, profesor, untuk juga ikut memberikan yang berbasis data,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan DJP tidak memiliki kewenangan menetapkan besaran PTKP karena kebijakan tersebut berada dalam ranah fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

DJP, kata Bimo, siap memberikan data dan dukungan apabila pemerintah memutuskan mengkaji ulang besaran PTKP. Dia juga menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi tanpa landasan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, kami tidak mau berspekulasi dan tidak mau menggunakan data tanpa data atau hanya anekdotal,” ujar dia.