DJP Mulai Terapkan Pajak Minimum Global 15%
Bimo menegaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field) antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik. Selama ini, perusahaan global berpotensi memanfaatkan celah perbedaan regulasi perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.
“Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, sehingga korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak,” kata Bimo.
Lebih lanjut, ia membandingkan tarif minimum global sebesar 15 persen dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beromzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Menurutnya, implementasi GMT diharapkan memastikan perusahaan raksasa multinasional turut memberikan kontribusi yang adil terhadap perekonomian nasional.
Bimo menambahkan bahwa kebijakan ini sekaligus memperkuat kedaulatan fiskal dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan layanan publik di seluruh Indonesia.
