Thailand Beri Insentif Pajak Kripto 0%, Ini Syarat dan Dampaknya bagi Investor

Pemerintah Thailand juga terus memperketat pengawasan industri aset digital. Bursa kripto yang tidak memiliki izin resmi semakin dibatasi, sementara regulator terus memperbarui aturan terkait modal, penyimpanan aset digital, hingga kewajiban mengenali identitas pelanggan (Know Your Customer/KYC).

Mulai 16 Agustus 2026, pedoman KYC terbaru akan mulai berlaku dengan mewajibkan pemeriksaan identitas pemilik manfaat, sumber dana, serta pemantauan transaksi yang lebih ketat.

Meski memberikan insentif pajak, Thailand juga belum mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran umum. Bank Sentral Thailand tetap membatasi penggunaan aset digital untuk transaksi barang dan jasa di luar skema yang telah disetujui regulator.

Di sisi lain, kebijakan Thailand juga tidak otomatis menghapus kewajiban pajak bagi warga negara Amerika Serikat. Internal Revenue Service (IRS) masih menganggap aset digital sebagai properti sehingga keuntungan dari transaksi kripto tetap dapat dikenai pajak, meski pemilik aset tinggal di luar negeri.

Karena itu, klaim di media sosial yang menyebut investor cukup pindah ke Thailand agar bebas pajak dinilai menyesatkan. Insentif pajak di Thailand hanya berlaku berdasarkan hukum domestik negara tersebut dan tidak menghapus kewajiban perpajakan di negara asal wajib pajak.

Ke depan, tantangan terbesar bagi Thailand adalah menjaga daya tarik industri kripto setelah masa berlaku insentif pajak tersebut berakhir pada 31 Desember 2029, kecuali jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjang atau menggantinya dengan kebijakan baru.