Syarat Kenaikan Pangkat ASN dan TNI/Polri: Wajib Miliki Dokumen Kepatuhan Pajak

Aturan Baru Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatan Abdi Negara
Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan jenjang karier para aparatur negara. Ke depan, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta personel TNI dan Polri, diwajibkan mengantongi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat, promosi jabatan, hingga mengikuti pendidikan kedinasan tertentu.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum, Iwan Djuniardi, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mematangkan kesepakatan bersama antar-tiga kementerian untuk merealisasikan aturan ini. “Untuk misalkan naik pangkat, atau untuk salah satunya untuk bisa beberapa pendidikan dan sebagainya,” ujar Iwan, Jumat (13/11/2026).
Selain pengetatan dokumen administratif, pemerintah juga berencana memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pembelajaran internal atau Corporate University yang dikelola instansi pemerintah, TNI, maupun Polri.
Skema Nudging dan Pemetaaan Risiko Kepatuhan
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak sebelum seorang aparatur memperoleh hak kenaikan jabatan. “Enggak bisa naik golongan, enggak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan,” tegas Bimo.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan metode behavioral nudging dengan pendekatan Randomized Controlled Trials (RCT) untuk memetakan karakter tiap kelompok wajib pajak. Selain itu, integrasi sistem Compliance Risk Management (CRM) juga digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan formal, material, profesi, serta profil penghasilan wajib pajak. Pengumuman resmi kebijakan ini dijadwalkan akan dirilis secara bersama-sama oleh menteri terkait dan Menteri Keuangan.
DJP Gejot Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun di Akhir Tahun 2026

Upaya mendorong kepatuhan ASN dan TNI/Polri ini berjalan seiring dengan target penerimaan pajak nasional. DJP mencatat masih perlu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 500 triliun pada November dan Desember 2026 guna memenuhi target akhir tahun yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Bimo Wijayanto menjelaskan pada Kamis (12/11/2026) bahwa DJP telah menyiapkan seperangkat strategi, termasuk optimalisasi pajak dari sektor marketplace, skema pengurangan sanksi administratif, hingga implementasi pajak minimum global (global minimum tax).
Secara internal, DJP memperkuat fungsionalisasi pegawai untuk meningkatkan mutu pengawasan. Langkah ini terbukti menaikkan kualitas pengawasan hingga 65% dan aktivitas audit sebesar 25% sepanjang periode Agustus 2025 hingga 2026. DJP juga menyempurnakan sistem Coretax dengan memanfaatkan fitur analitik berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) demi memastikan APBN tetap tangguh dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.