Pejabat Korsel Bertemu Pelaku Bursa Kripto di Tengah Desakan Tunda Pajak hingga 2029
Liputan6.com, Jakarta – Pejabat senior keuangan Korea Selatan (Korsel) akan bertemu sejumlah bursa kripto besar pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan itu berlangsung saat desakan untuk menunda pajak kripto makin menguat menjelang jadwal pemberlakuannya pada Januari 2027.
Mengutip Cointelegraph, Senin, (19/10/2026), Pemerintah mengundang perwakilan Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, dan Gopax. Para eksekutif Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) juga ikut hadir. DAXA mewakili 27 penyedia jasa aset virtual terdaftar. Wakil Menteri Pertama Keuangan dan Ekonomi Kwon Dae-young memimpin delegasi pemerintah. Direktur Jenderal Kebijakan Keuangan Digital di Komisi Jasa Keuangan (FSC), Yoo Young-jun, turut mendampinginya.
Seorang pejabat bursa kripto memaparkan alasan industri kepada Yonhap pada Minggu, 18 Oktober 2026. “Standar untuk berbagai jenis transaksi belum final, dan waktu persiapan infrastruktur makin sempit. Ada pandangan bersama yang mendukung penundaan awal pemungutan pajak,” kata dia.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Park Min-gyu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) penundaan pajak kripto pada Jumat, 16 Oktober 2026.
RUU tersebut menggeser pemungutan ke 1 Januari pada tahun kedua setelah Korea Selatan mulai berbagi data dalam Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) milik OECD. Seoul memperkirakan pertukaran data pertama terjadi pada 2027. Hitungan itu menempatkan awal pemungutan pajak pada 2029.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
