Top 3: Pembalut Kena PPN
[ad_1] Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pada prinsipnya…
[ad_1] Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pada prinsipnya…
[ad_1] Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.…
[ad_1] Selain mengusulkan penghapusan pajak pembalut dan JHT, Iqbal meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Ia…
[ad_1] 6. Australia Australian Taxation Office membebaskan GST sebesar 10% sejak 1 Januari 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan produk kebersihan menstruasi sebagai barang kebutuhan kesehatan pokok…
[ad_1] Sebelumnya, pemerintah akan menerapkan kebijakan pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026, yang awalnya dijadwalkan berlaku 1 November 2026. Nantinya, pajak digital dengan…