Bappebti Minta DJP Evaluasi Pajak Kripto, Ini Alasannya
Bappebti Minta DJP Evaluasi Pajak Kripto, Ini Alasannya
Source link
Related Articles
Bappebti: Banyak Nasabah Transaksi di Luar Negeri Imbas Pajak Kripto di Indonesia
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengenakan pajak untuk aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Permenkeu…
Nilai Pajak Aset Kripto di Indonesia Mencapai Rp 112,93 Miliar Pada Kuartal I 2024
Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan nilai pajak aset kripto di Indonesia pada kuartal I 2024 mencapai Rp 112,93 miliar. Kepala…
Brasil Bikin RUU Baru Kripto, Kenakan 15% Pajak
Liputan6.com, Jakarta Brasil berencana mengubah perpajakan mata uang kripto. Mengutip News.Bitcoin, Senin (9/4/2024) negara itu membuat Rancangan Undang-undang (RUU) baru yang mengatur perpajakan investasi kripto pada…
Kontribusi Pajak Kripto Sentuh Rp 539,7 Miliar hingga Februari 2024
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkapkan, pihaknya masih melanjutkan pembahasan evaluasi pajak kripto dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pedagang Aset Kripto…
Kantongi Pajak Kripto Rp 506,4 Miliar, DJP Buka Suara soal Permintaan Evaluasi
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto. Permintaan evaluasi…