Soal Desakan Evaluasi PPN Pembalut Wanita, Ditjen Pajak Serahkan Keputusan ke Pembuat Kebijakan

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa keputusan mengenai pengkajian ulang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembalut wanita sepenuhnya berada di tangan para pembuat kebijakan. Otoritas perpajakan menegaskan bahwa skema PPN yang berlaku selama ini dikenakan atas nilai tambah pada jalur produksi, bukan semata-mata menyasar barang jadinya.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memaparkan bahwa pemungutan PPN memperhitungkan penambahan nilai dari tiap tahapan pengolahan bahan baku, seperti industri pulp dan kertas, kapas, hingga material perekat.

“Yang dikenakan itu atas transaksi untuk komoditas yang memiliki value added,” kata Bimo kepada awak media, dikutip Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, pemerintah menghitung seluruh unsur produksi—baik yang berasal dari pasokan lokal maupun impor—sejalan dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tiap rantai pemrosesan.

Menanggapi dorongan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta skema PPN pembalut dikaji kembali karena tergolong kebutuhan pokok perempuan, Bimo menyerahkan penuh potensi perubahan regulasi tersebut kepada pengambil kebijakan.

“Ini kami serahkan kepada para pembuat kebijakan,” tuturnya.

Bimo juga mengingatkan bahwa wajib pajak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materi terkait aturan perpajakan tersebut. DJP menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh koridor hukum dan bersiap memberikan penjelasan resmi sesuai batasan kewenangannya.

DPR Minta Pajak Pembalut Evaluasi: Kebutuhan Biologis Esensial

Puan Tegaskan DPR Siap Terima Aspirasi Masyarakat, Imbau Peserta Demo Jaga Ketertiban

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengevaluasi penerapan PPN pada pembalut serta barang saniter perempuan lainnya. Menurutnya, pembalut merupakan produk pemenuhan kebutuhan esensial yang dibeli berkala, bukan kategori barang sekunder atau pemuas gaya hidup.

Puan menilai tingginya perhatian publik di media sosial mengenai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi—atau yang dikenal sebagai period tax—harus disikapi secara bijak dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok perempuan berpenghasilan rendah.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Sebagai informasi, DJP menetapkan pembalut wanita di Indonesia sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Komoditas ini dikenakan PPN efektif sebesar 11%, yang dihitung menggunakan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12. Hingga saat ini, pembalut belum dicantumkan dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Puan menekankan bahwa pengeluaran untuk pembalut adalah biaya rutin wajib yang membebani anggaran rumah tangga. Oleh sebab itu, aspek keterjangkauan harga harus menjadi perhatian utama negara.

“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” tegas Puan.

Beban Finansial bagi Kelompok Rentan

Puan membeberkan bahwa pungutan pajak pembalut memberikan tekanan ekonomi tambahan bagi masyarakat berpenghasilan terbatas serta keluarga rentan yang harus membiayai kebutuhan sanitasi reproduksi setiap bulan.

“Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” jelasnya.

DPR mendorong pemerintah mengkaji praktik internasional di berbagai negara yang telah menghapus pajak atas produk-produk menstruasi. Evaluasi ini diharapkan turut menyerap masukan dari bermacam kelompok, termasuk pekerja informal, remaja, penyandang disabilitas, hingga rumah tangga dengan beberapa anggota perempuan.

Ia menambahkan, perhitungan kebijakan tidak boleh sebatas mengukur nominal harga per kemasan, melainkan harus memperhitungkan akumulasi beban rutin jangka panjang terhadap daya beli keluarga.

Mengutip laporan UN Women tahun 2024, Puan menggarisbawahi masih banyaknya perempuan di dunia yang kesulitan mengakses sanitasi layak akibat tingginya harga produk menstruasi. Badan PBB tersebut secara konsisten mengadvokasi pemberian pembalut gratis atau pembebasan pajak atas produk reproduksi.

“Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” pungkasnya.

Related Articles