Resmi Berlaku 1 Oktober 2026, DJP Hapus Skema Delta dan Terapkan Sistem Replace dalam Coretax

Keluhan wajib pajak terkait masalah "kurang bayar semu" saat melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kini resmi direspons oleh otoritas perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai permohonan perubahan atas PER-11/PJ/2025. Aturan ini memperbarui tata cara pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Meterai dalam kerangka sistem inti administrasi perpajakan (Coretax).
Ulasan yang disampaikan oleh pegawai DJP, Muh. Rahmatullah Barkat. M, menyebutkan bahwa per 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT pada aplikasi Coretax dialihkan secara menyeluruh dari skema delta (hanya menghitung selisih) kembali ke skema replace (mengganti SPT sebelumnya). Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan administrasi bagi seluruh wajib pajak.
Latar Belakang Ditinggalkannya Skema Delta
Sejak Coretax diperkenalkan lewat PER-11/PJ/2025, SPT Normal dan SPT Pembetulan berdiri secara terpisah di mana perbaikan hanya berfokus pada selisih (delta) nilai kurang atau lebih bayar. Namun, skema ini memicu persoalan teknis di lapangan.
Pertama, muncul fenomena "kurang bayar semu". Kondisi ini terjadi sewaktu wajib pajak membetulkan SPT dari status Lebih Bayar (LB) bernilai tinggi menjadi LB lebih kecil atau nihil. Dalam sistem lama, wajib pajak malah ditagih untuk menyetor selisih kekurangannya, padahal kelebihan pembayaran awal tersebut belum sempat dikembalikan atau dicairkan oleh negara karena masih dalam penelitian.
Kedua, adanya keterbatasan opsi permohonan. Wajib pajak kerap kesulitan sewaktu ingin mengganti pilihan atas status Lebih Bayar, seperti mengubah permohonan restitusi/pemeriksaan menjadi kompensasi ke masa pajak berikutnya.
Berdasarkan hasil survei pada sebuah forum perpajakan, sebanyak 82% wajib pajak menginginkan agar skema delta dievaluasi dan dikembalikan ke skema replace. DJP kemudian menyerap masukan tersebut dengan menyempurnakan regulasi dan infrastruktur Coretax.
Cara Kerja Skema Replace dan Calculation Rule
Mulai 1 Oktober 2026, perbaikan untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Unifikasi, PPN & PPnBM, serta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan resmi menerapkan skema replace berbasis calculation rule. Dalam skema ini, SPT pembetulan terkini dijadikan acuan tunggal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Untuk mengkalkulasi nilai kurang atau lebih bayar, sistem Coretax secara otomatis memperhitungkan dua unsur pada kolom "kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan" di induk SPT:
- Seluruh pembayaran atau pelunasan pajak yang telah disetorkan untuk masa/tahun pajak bersangkutan.
- Seluruh nilai kelebihan pajak yang telah resmi dikembalikan melalui produk hukum, seperti Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
Dengan mekanisme perhitungan tersebut, seluruh histori setoran maupun pengembalian tetap diakui secara penuh, sehingga wajib pajak terhindar dari risiko pembentukan kurang bayar semu atau pengembalian pajak ganda.
Manfaat Utama Bagi Wajib Pajak
Terdapat tiga keunggulan utama dari diterapkannya skema replace ini:
1. Penghentian Otomatis Permohonan Berjalan
Merujuk pada Pasal 129A PER-12/PJ/2026, jika SPT Lebih Bayar yang sedang diajukan permohonannya dibetulkan oleh wajib pajak, maka proses permohonan pengembalian akan dihentikan secara otomatis oleh sistem Coretax sepanjang SKPPKP atau SKPLB belum diterbitkan. Begitu pula untuk pengembalian lewat pemeriksaan, proses dihentikan selama Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPEM) belum disampaikan.
2. Fleksibilitas Pengalihan Restitusi dan Kompensasi
Wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mengubah pilihan tindak lanjut atas lebih bayar (misalnya dari restitusi menjadi kompensasi atau sebaliknya) pada SPT pembetulan terbaru selama belum melewati batas ketentuan Pasal 129A.
3. Kemudahan Pembetulan SPT Instansi Pemerintah
Satuan kerja (Satker) pemerintah kini dapat mengoreksi SPT PPh Pasal 21 tanpa khawatir memunculkan tagihan kurang bayar semu. Seluruh data penyetoran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau setoran awal akan tetap diperhitungkan secara utuh oleh Coretax.
Penyesuaian Saldo Kompensasi dan Ketentuan Peralihan
Saat wajib pajak menyampaikan perbaikan SPT Masa, Coretax akan secara otomatis mengutak-atik dan memperbarui saldo pada tabel kompensasi. Penyesuaian saldo ini bisa bernilai positif maupun negatif sebagai koreksi atas kompensasi terdahulu, dan nilainya bakal diperhitungkan pada SPT Masa berstatus normal pertama yang dilaporkan berikutnya.
Mengenai aturan peralihan, PER-12/PJ/2026 hanya berlaku untuk SPT Pembetulan yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026 untuk periode tahun pajak 2025 dan seterusnya. Sementara itu, pelaporan atau pembetulan SPT yang masuk sebelum 1 Oktober 2026 tetap diproses memakai PER-11/PJ/2025. Adapun pembetulan SPT untuk tahun pajak 2024 ke bawah tetap tunduk pada aturan sistem legacy masing-masing.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi instansi tempat penulis bertugas.