Mengukur Efektivitas Pajak Minimum Global: Akankah Menghentikan Perang Tarif Pajak Antarnegara?

Oleh: Dan Nembesa Ginting, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Selama bertahun-tahun, berbagai negara memanfaatkan kebijakan pajak sebagai instrumen utama pemikat investasi asing. Penawaran tarif pajak rendah dianggap ampuh menarik perhatian investor demi mengejar imbal hasil yang lebih tinggi. Fenomena ini memicu persaingan ketat berlabel race to the bottom, sebuah kondisi saat negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak demi menggaet korporasi global. Tren persaingan tersebut kini menghadapi babak baru menyusul hadirnya kesepakatan Global Minimum Tax (GMT) dalam arsitektur perpajakan dunia.
GMT merupakan skema kesepakatan internasional yang mewajibkan kelompok perusahaan multinasional berskala besar untuk membayarkan pajak efektif minimal sebesar 15 persen atas laba yang diperoleh di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kehadiran aturan ini memicu pertanyaan krusial: dapatkah GMT benar-benar menghentikan persaingan tarif pajak rendah antarnegara, serta bagaimana opsi negara dalam menarik investor di luar pemberian insentif pajak murah?
Konsep Dasar dan Urgensi Penerapan GMT
Pada dasarnya, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam memformulasikan regulasi perpajakannya. Pemerintah berwenang menetapkan sasaran perpajakan, seperti pemenuhan belanja negara, pemacu arus investasi, perlindungan industri domestik, hingga pengendalian konsumsi. Hingga saat ini, belum ada lembaga internasional resmi yang berwenang menentukan tarif pajak tunggal bagi seluruh negara.
Kendati demikian, variasi effective tax rate (ETR) di berbagai negara membuka celah bagi perusahaan multinasional untuk mementingkan lokasi investasi berdasarkan beban pajak terendah. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan untuk melakukan pengalihan laba (profit shifting) ke wilayah yurisdiksi bernilai pajak rendah.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai praktik tersebut sebagai tantangan serius perpajakan global. Penetrasi globalisasi dan ekonomi digital mempermudah korporasi multinasional mengatur struktur keuangan global mereka agar terhindar dari pajak tinggi. Di sisi lain, negara-negara berada dalam tekanan untuk terus memangkas tarif atau menebar insentif pajak demi menjaga daya saing.
Menanggapi isu tersebut, Pillar Two dalam kerangka Two-Pillar Solution OECD/G20 menerbitkan Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Ketentuan ini menetapkan batas minimal ETR sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional besar. Jika ETR korporasi di suatu negara berada di bawah ambang batas tersebut, skema top-up tax akan diberlakukan untuk menutupi selisihnya.
Sebagai contoh, apabila anak perusahaan dari sebuah grup multinasional beroperasi di negara X yang menetapkan ETR sebesar 10 persen, maka terdapat selisih (gap) tarif 5 persen dari standar minimum GMT (15 persen). Selisih 5 persen tersebut akan dikenakan mekanisme top-up tax agar pemenuhan ETR grup mencapai batas minimum yang dipersyaratkan aturan GloBE.
Batas Kompetisi dan Reorientasi Insentif Pajak
Penerapan Pillar Two sebenarnya tidak melarang suatu negara untuk menetapkan tarif pajak badan di bawah 15 persen. OECD mengklarifikasi bahwa GMT tidak menghapus kompetisi pajak secara total, melainkan menetapkan batas yang disepakati secara multilateral (multilaterally agreed floor). Kedaulatan negara dalam menentukan tarif pajak tetap dihormati, namun pendekatan strategi ekonominya bergeser. Negara kini dituntut memperhitungkan apakah kebijakan pajak murah masih memberi nilai tambah bagi investor apabila sisa pajak tetap ditagih melalui mekanisme top-up tax di negara lain.
Perubahan paradigma ini berdampak langsung pada efektivitas insentif perpajakan (tax incentive). Selama ini, negara berkembang kerap mengandalkan instrumen tax holiday, tax allowance, hingga fasilitas pemotongan tarif untuk menggaet arus modal. Kehadiran mekanisme top-up tax berpotensi menekan manfaat insentif tersebut, sehingga negara-negara perlu meredesain kebijakan fasilitas perpajakan mereka agar tetap relevan.
Langkah dan Respon Pemerintah Indonesia
Sebagai wujud komitmen atas kesepakatan internasional tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang mengatur Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Langkah regulasi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global, yang ditetapkan pada 4 Mei 2026.
Penerapan GMT menciptakan lanskap baru bagi Indonesia, khususnya dalam mengukur sejauh mana regulasi ini mempengaruhi penerimaan negara serta iklim investasi nasional.
Arah Baru Daya Saing Investasi
Apakah GMT sepenuhnya memadamkan fenomena race to the bottom? Jawabannya tidak secara keseluruhan. GMT lebih tepat dimaknai sebagai instrumen pembatas ketimbang penghapus persaingan pajak. Mengacu pada konsep floor under tax competition dari OECD, negara-negara masih dapat bersaing, namun dalam ruang gerak yang lebih terbatas karena pertimbangan ETR dan risiko top-up tax.
Kondisi ini memaksa setiap negara mengalihkan fokus daya saing investasi pada faktor-faktor non-pajak. Ke depan, daya tarik investasi akan sangat ditentukan oleh stabilitas politik, kepastian hukum, efisiensi perizinan, kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.