Presiden AS Joe Biden Bakal Kerek Pajak Perusahaan hingga Orang Kaya, Ini Alasannya

Rencana pendanaan yang populis, progresif, dan mengandalkan pajak dari orang kaya milik Biden bukanlah proposal baru dari Gedung Putih.

Sejak ia menjabat pada 2021, Biden dan anggota Kongres dari Partai Demokrat telah berulang kali mengusulkan kenaikan pajak bagi orang terkaya untuk meningkatkan pendapatan. Namun, ide tersebut tidak banyak mengalami kemajuan bahkan ketika Partai Demokrat menguasai kedua majelis Kongres, yaitu DPR dan Senat.

Setelah Partai Republik mengambil alih mayoritas DPR pada 2023, rencana pajak miliarder dibekukan tanpa batas waktu. Partai Republik mencoba mendahului proposal anggaran Biden minggu lalu dengan meloloskan resolusi anggaran mereka sendiri untuk 2025 dalam pemungutan suara komisi DPR AS.

Proposal tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit federal yang membengkak sekitar USD 14 triliun atau Rp 218.135 triliun selama dekade berikutnya, sebagian dengan membatalkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang telah memberikan investasi besar-besaran dalam energi bersih dan ekonomi hijau.

“Partai Republik di Kongres memberikan rancangan ekonomi mereka dimana proyeksi ekonomi yang cerah yang mereka harapkan tidak realistis” kata Young pada hari Senin. “Anggota Kongres dari Partai Republik tidak memberitahu Anda apa yang mereka pangkas, siapa yang mereka rugikan.”

Para pemimpin Partai Republik di DPR, termasuk Ketua DPR Mike Johnson dari Louisiana, pada Senin mengecam permintaan anggaran Biden, dan menyebutnya sebagai “Rancangan untuk mempercepat kemunduran Amerika Serikat.”

“Besarnya anggaran yang diusulkan Presiden Biden merupakan pengingat mencolok akan nafsu pemerintahan ini untuk melakukan pengeluaran yang sembrono dan pengabaian Partai Demokrat terhadap tanggung jawab fiskal” tulis Johnson dan rekan-rekannya di DPR dalam sebuah pernyataan.