Ciptakan Kesetaraan Bisnis, Kemenkeu Beberkan Alasan Penerapan Pajak Belanja Digital

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan pertimbangan di balik kebijakan penarikan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, langkah strategis ini diambil guna menghadirkan iklim persaingan usaha yang adil (level playing field) antara pelaku bisnis digital dan toko ritel fisik.

Menurut Suahasil, mekanisme transaksi jual beli di platform daring sudah sewajarnya memperoleh perlakuan perpajakan yang seimbang dengan transaksi secara langsung. Pembatasan disparitas pajak ini penting agar tidak memicu ketimpangan ekonomi di antara kedua sektor usaha tersebut.

Sebagai ilustrasi, ia mencontohkan pembelian barang kebutuhan sehari-hari seperti tisu. Pembelian tisu di gerai fisik secara otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Sebaliknya, saat barang sejenis dibeli melalui toko online yang belum memungut pajak, konsumen tidak menanggung beban perpajakan tersebut.

Kondisi demikian dinilai mendesak untuk diselaraskan demi menegakkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan nasional di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

“Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field,” kata Suahasil pada Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan kembali bahwa penegakan aturan perpajakan terhadap transaksi elektronik ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga kesetaraan arena bermain bagi seluruh pelaku usaha.

“Jadi, menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang mulai diterapkan,” tuturnya.

DJP Tunjuk Empat Marketplace Utama

Pada kesempatan serupa, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa landasan hukum pemungutan pajak digital ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026. Aturan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi PMSE tersebut resmi diberlakukan sejak 1 Oktober 2026.

Guna memaksimalkan pelaksanaan regulasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat platform marketplace besar sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Bimo menambahkan, data realisasi penerimaan dari pajak transaksi PMSE akan mulai dilaporkan secara berkala bulan ini. Proses penyetoran pembayaran dijadwalkan berlangsung hingga 15 November 2026, sedangkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan pada 20 November 2026.

“Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat,” ujar Bimo.

Related Articles