Restrukturisasi BUMN Danantara: Implikasi Hukum Pajak dan Pengelolaan Kerugian Fiskal

Penggabungan usaha atau merger dua entitas bisnis tidak semata-mata mengombinasikan aset dan lini operasional, melainkan juga menyangkut rekam jejak keuangan serta kewajiban perpajakan masing-masing entitas. Dalam perspektif hukum pajak, akumulasi kerugian fiskal suatu perusahaan tidak bisa serta-merta dilimpahkan begitu saja kepada perusahaan baru pascakonsolidasi.

Isu mendasar ini mengemuka di tengah agenda Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menargetkan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 200 entitas. Langkah restrukturisasi skala besar tersebut mempertemukan entitas bisnis berpembukuan positif dengan BUMN yang masih menanggung kerugian bertahun-tahun.

Di tingkat manajemen, fokus utama merger umumnya tertuju pada penyelarasan aset, efisiensi operasional, dan peningkatan daya saing pasar. Kendati demikian, aspek perpajakan—khususnya kepastian nasib sisa kerugian fiskal dari setiap perusahaan yang melebur—menjadi krusial untuk dipetakan sejak awal.

Batasan Hukum Kompensasi Kerugian

Secara regulasi, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memberikan alokasi penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta untuk restrukturisasi bisnis. Skema ini dirancang agar restrukturisasi tidak memicu beban Pajak Penghasilan atas keuntungan pengalihan aset (capital gain) akibat selisih nilai buku dan nilai pasar.

Aturan teknis pelaksanaan fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang diubah melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Instrumen ini hadir sebagai fasilitas pendukung restrukturisasi korporasi, termasuk konsolidasi BUMN di bawah naungan Danantara.

Meski demikian, fasilitas nilai buku tersebut memiliki kriteria ketat. Perusahaan yang menerima pengalihan harta (surviving company) tidak diizinkan mengambil alih sisa kerugian fiskal milik perusahaan yang melebur dan bubar (merging company) secara otomatis. Bahkan, bila kedua entitas sama-sama mengantongi kerugian fiskal, aturan mewajibkan perusahaan dengan nilai kerugian lebih kecil untuk bertindak sebagai entitas penyerap atau penerima pengalihan harta.

Dengan demikian, penentuan entitas yang bertahan tidak sekadar memperhitungkan besaran aset atau prospek bisnis, tetapi wajib mempertimbangkan posisi fiskal masing-masing sejak dini. Ketidakcermatan mengalkulasi aspek ini berisiko membatalkan fasilitas nilai buku dan menimbulkan kewajiban pajak atas pengalihan aset.

Secara filosofis, hak kompensasi kerugian fiskal melekat pada entitas yang menanggung risiko usaha terdahulu dan tidak bisa diperjualbelikan. Literatur perpajakan menggarisbawahi prinsip kesinambungan kepemilikan (continuity of interest) dan keberlanjutan usaha (continuity of business enterprise), yang menegaskan bahwa manfaat pajak dalam restrukturisasi harus ditopang oleh substansi bisnis yang riil (Bittker & Eustice, 1994). Sejalan dengan itu, pakar perpajakan Stanley Surrey (1973) juga mengingatkan bahwa insentif pajak yang tidak tepat sasaran berpotensi menjadi subsidi terselubung yang merusak alokasi sumber daya.

Komparasi Global dan Langkah Antisipasi

Tantangan pengawasan kerugian fiskal dalam merger juga dialami secara global untuk mencegah praktik loss trafficking—yakni akuisisi entitas rugi semata-mata demi memotong kewajiban pajak entitas sehat. Negara seperti Jerman dan Jepang memberlakukan pembatasan berdasarkan kelangsungan kegiatan bisnis riil. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Internal Revenue Code Section 382 menerapkan formula pembatasan tahunan atas penggunaan rugi fiskal berdasarkan nilai pasar korporasi yang diakuisisi.

Praktik internasional memperlihatkan bahwa perlindungan penerimaan negara dapat berjalan selaras dengan kebutuhan penggabungan usaha melalui pembatasan yang terukur. Dalam konteks konsolidasi BUMN, pemerintah berpeluang merumuskan regulasi yang proporsional, misalnya melalui mekanisme evaluasi tujuan bisnis riil (business purpose test).

Oleh karena itu, jajaran manajemen Danantara serta direksi BUMN diimbau menempatkan audit sisa kerugian fiskal sebagai bagian vital dari proses uji tuntas (due diligence). Langkah konsultasi dan permohonan penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu dilakukan guna meminimalkan celah perbedaan penafsiran maupun sengketa hukum perpajakan di kemudian hari.

Related Articles