Potensi Pajak Hilang Rp 2,01 Triliun, DJP Endus 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendeteksi indikasi kecurangan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025. Ratusan ribu wajib pajak terindikasi sengaja menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) demi memperkecil nilai pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa otoritas pajak telah mengidentifikasi sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi sebagai sasaran penanganan lebih lanjut. Dari hasil analisis data tersebut, ditemukan sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi sengaja dihilangkan dari pelaporan SPT Tahunan PPh 2025.

“Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun,” kata Bimo seperti dikutip dari akun Instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).

Bimo menjelaskan bahwa praktik manipulasi ini berdampak langsung pada status kewajiban pajak. SPT Tahunan yang seharusnya berstatus Kurang Bayar (KB) bisa berubah menjadi Nihil. Dampak lainnya, kewajiban pembayaran pajak yang disetorkan menjadi jauh lebih kecil dibanding angka riil yang semestinya terutang.

DJP Layangkan Surat Pengingat Resmi via Email

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Foto: Liputan6.com/Maulandy R)

Menanggapi temuan ini, DJP mengambil langkah tegas dengan melakukan pemadanan data serta mengirimkan surat pengingat melalui surat elektronik (email) kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan.

Upaya persuasif ini dilakukan guna memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk meneliti ulang laporan pajaknya serta segera melakukan pembetulan SPT Tahunan secara mandiri jika ada dokumen bukti pemotongan yang terlewat.

Menurut Bimo, pengiriman imbauan ini ditujukan secara menyeluruh kepada daftar wajib pajak yang masuk dalam populasi sasaran penataan berdasarkan penelusuran internal DJP.

Otoritas perpajakan mengimbau seluruh masyarakat wajib pajak untuk memastikan seluruh bukti pemotongan PPh telah dimasukkan secara valid dan presisi. Apabila masih ada bukti potong yang belum dilaporkan, wajib pajak diharapkan segera mengajukan pembetulan agar perhitungan beban pajak mencerminkan kondisi riil serta tepat aturan.

Related Articles