Pajak Daerah Jadi Nyawa APBD DKI Jakarta, Ini Buktinya
Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2025, pendapatan daerah menjadi penopang utama. Dari total anggaran Rp91,34 triliun, sebanyak Rp81,7 triliun berasal dari pendapatan daerah, dan lebih dari 80% di antaranya adalah kontribusi pajak.
“Ini berarti, hampir seluruh program pembangunan Jakarta bergantung pada kesadaran warga dalam membayar pajak,” tegas Morris. Sisa Rp9,6 triliun lainnya berasal dari pembiayaan daerah yang menjadi pelengkap dalam struktur APBD.
Pajak dan Transparansi: Kunci Kepercayaan Publik
Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Menurut Morris, kepercayaan publik hanya bisa dibangun jika setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dikelola dengan baik dan dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata.
“Membayar pajak adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Jakarta. Ini bukan hanya tentang kewajiban hukum, tapi peran aktif dalam menciptakan kota yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
