Kemarin Pejabat Bisa Disogok, Sekarang Saya Buktikan Kita Tidak Bisa!
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen menjalankan pemerintahan anti suap dari sisi penerimaan pajak. Namun, ia mendapati laporan dari lapangan bahwa pejabat terdahulu mudah tergiur menerima sogokan untuk memperlancar jalannya suatu usaha.
Hal itu ia temukan saat mengunjungi PT Power Steel Mandiri di Kawasan Industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (5/2/2026). Kunjungan ini untuk membenahi praktik manipulasi pajak di sektor industri baja.
“Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus,” tegas Purbaya.
Dalam proses inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Sang Bendahara Negara gagal menemui pemilik perusahaan yang telah menghilang sebelum kedatangan rombongan. Namun, para pegawai di perusahaan itu bertindak kooperatif dan berjanji untuk mengikuti aturan dari pemerintah.
Adapun sidak ini dilaksanakan lantaran laporan adanya sejumlah perusahaan produsen baja yang mangkir membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga wajib pajak (WP) badan tersebut yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPM.
Potensi kerugian negara dari tindak pidana perpajakan yang sedang disidik itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 583,36 miliar, hanya dari tiga perusahaan.
